Sumber APBD Kalbar 70 Persen Masih dari APBN

Dari Bincang Bersama Kanwil DJPb Kalbar - Fojekha

PONTIANAK - Bekerjasama dengan Forum Jurnalis Ekonomi Khatulistiwa (Fojekha) Pontianak, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat menggelar kegiatan bincang bersama. Kegiatan berlangsung di Havana Eatery and Coffee Pontianak, Senin 12 Juni 2023.

Kegiatan bincang bersama Kanwil DJPb Kalbar & Fojekha Senin (12/6) 

Bincang bersama dengan mengangkat tema "Dampak Penyaluran APBN dan KUR & UMi Bagi Kemajuan Ekonomi Kalimantan Barat," dihadiri Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalbar, Kukuh Sumardono Basuki sebagai nara sumber utama beserta sejumlah Kabid DJPb Kalbar. Tampak hadir pula Kepala KPPN Pontianak Mokhamad Nurul Hidayattulloh.

Kukuh Sumardono menuturkan kolaborasi dengan media sangat diperlukan karena cakupan kerja DJPb yang sangat luas sementara SDM yang terbatas.

"Bagi masyarakat tugas DJPb diibaratkan seperti kasir yang hanya membagikan duit. Padaha DJPb itu juga bertugas mengelola keuangan negara bahkan sekarang juga kita diberikan amanah melihat ABPN yang diberikan negara kepada daerah bagaimana penggunaannya, " ujarnya.

Kukuh Sumardono menuturkan untuk Kalbar sumber APBD 70 persen masih berasal dari APBN. 

Untuk potret kinerja APBD Kalbar hingga 30 April 2023, pendapatan transfer masih berkontribusi paling besar di Kalimantan Barat yaitu sebesar Rp3.593,34 miliar dari total pendapatan Rp5.090,78 miliar atau sekitar 70,59% dari total pendapatan. 

Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi

faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Barat. 

Sementara itu, PAD yang terealisasi adalah sebesar Rp1.490,79 miliar atau 29,28% dari total pendapatan daerah. Realisasi

ini disumbang oleh realisasi pajak daerah sebesar Rp1.161,49 miliar, retribusi daerah sebesar Rp28,36 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp103,11 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp197,83 miliar.

Kukuh juga menjelaskan di sini ada empat lembaga yang berada dibawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yakni DJP, DJBb, Bea Cukai dan DJKN. 

"Empat lembaga ini saling bersinergi, kalau sekarang ada kegiatan atau menghadiri undangan keempatnya harus ikut agar data yang disampaikan bisa saling melengkapi dan menyeluruh," ujarnya.

Ketua Forum Jurnalis Ekonomi Khatulistiwa (Fojekha), Dedi A. Khansa  mengatakan bahwa jurnalis ekonomi memiliki peranan penting dalam berkontribusi memajukan daerah. 

"Kami siap berkolaborasi dengan semua pihak termasuk dengan DJPb Kalbar," ujarnya. 

Menurutnya, ke depan banyak yang bisa didiskusikan dalam menggali potensi daerah. "Banyak hal yang bisa digali potensi untuk majukan daerah, bukan hanya tugas pemerintah tapi semua pihak," papar dia. (lyn)