PONTIANAK - Suyanto Tanjung selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat berkesempatan hadir pada talkshow bertemakan aktualisasi Pancasila sebagai konsesus berbangsa dan bernegara, yang digelar pada hari Sabtu (10/06).
 |
| Suyanto Tanjung saat memberikan statementnya kapada awak media |
Talkshow yang diselenggarakan oleh Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, Kalimantan Barat atau yang disingkat Korwil BEM Si Kalbar Bersama Foroum Koodinasi BEM Kalbar.
Talkshow yang dihadiri oleh puluhan Mahasiswa dari berbagai Universitas yang ada di kalimantan barat ini turut menghadirkan Akademisi Fisip Untan, Adibrata Iriansyah, S.IP., M.A. sebagai narasumber mendampingi Suyanto Tanjung.
Dalam paparannya, sebagai Anggota DPRD Kalbar, Suyanto Tanjung mengapresiasi sikap kritis mahasiswa dengan mempertanyakan kepada DPRD bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan di Kalbar.
Anggota DPRD dari Fraksi Hanura tersebut menjelaskan bahwa Sila kelima dari Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia masih belum terlihat di Kalimantan Barat.
"Di Kalbar Khususnya di daerah p0edalaman, daerah perbatasan, serta perkampungan masih banyak yang masih tertinggal dan belum mendapatkan keadilan seperti jalan rusak, penerangan, internet belum ada, air bersih tidak ada, pendidikan layanan kesehatan kurang, itu yang menjadi pembahasan kita kali ini mengenai implementasi Pancasila." ujarnya.
Bila ber Tuhan, kita semua ber Tuhan, bersatu, semua sudah bersatu, tetapi adil itu rasanya belum,"jelasnya mengakui.Tanjung juga menjelaskan, Kalbar dikatakannya terdiri dari 8 Daerah Pemilihan (Dapil), dari jumlah tersebut ada daerah yang harus mendapat perhatian lebih karena dilihat dari sisi Infrastruktur pembangunan serta SDM masih tertinggal.Oleh karena itu, pihaknya dari DPRD Kalbar untuk terus memperjuangan pembangunan di daerah tersebut."Kami dari berbagai perwakilan daerah terus berusaha memperjuangan pembangunan di daerah, kami juga berharap kepada Gubernur dan Wakil bisa memperhatikan ketikdakadilan ini, sehingga pada APBD tahun 2024 bisa mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kalbar," tuturnya.Zean Novrian, Korwil BEM SI Kalbar menjelaskan bahwa diskusi ini untuk merupakan upaya dari mahasiswa untuk tidak hanya berteriak tentang Pancasila, namun lebih mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.Diskusi ini juga merupakan bentuk perjuangan aspirasi pihaknya dari mahasiswa yang memperjuangan keadilan bagi seluruh masyarakat Kalbar.Karena dinilainya saat ini Sila ke Lima dari Pancasila yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia masih belum terpenuhi.Hal tersebut dapat dilihat dari infrastruktur yang belum terbangun merata, SDM yang masih tertinggal, hingga masih banyak desa di Kalbar belum merasakan listrik."Ini suatu bentuk yang tidak adil bagi masyarakat, dan kamu dari mahasiswa akan terus mendorong agar masyarakat Kalbar dapat mendapat keadilan dan kesejahteraan," paparnya. (*)
Talkshow yang dihadiri oleh puluhan Mahasiswa dari berbagai Universitas yang ada di kalimantan barat ini turut menghadirkan Akademisi Fisip Untan, Adibrata Iriansyah, S.IP., M.A. sebagai narasumber mendampingi Suyanto Tanjung.
Dalam paparannya, sebagai Anggota DPRD Kalbar, Suyanto Tanjung mengapresiasi sikap kritis mahasiswa dengan mempertanyakan kepada DPRD bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan di Kalbar.
Anggota DPRD dari Fraksi Hanura tersebut menjelaskan bahwa Sila kelima dari Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia masih belum terlihat di Kalimantan Barat.
"Di Kalbar Khususnya di daerah p0edalaman, daerah perbatasan, serta perkampungan masih banyak yang masih tertinggal dan belum mendapatkan keadilan seperti jalan rusak, penerangan, internet belum ada, air bersih tidak ada, pendidikan layanan kesehatan kurang, itu yang menjadi pembahasan kita kali ini mengenai implementasi Pancasila." ujarnya.
Bila ber Tuhan, kita semua ber Tuhan, bersatu, semua sudah bersatu, tetapi adil itu rasanya belum,"jelasnya mengakui.Tanjung juga menjelaskan, Kalbar dikatakannya terdiri dari 8 Daerah Pemilihan (Dapil), dari jumlah tersebut ada daerah yang harus mendapat perhatian lebih karena dilihat dari sisi Infrastruktur pembangunan serta SDM masih tertinggal.Oleh karena itu, pihaknya dari DPRD Kalbar untuk terus memperjuangan pembangunan di daerah tersebut."Kami dari berbagai perwakilan daerah terus berusaha memperjuangan pembangunan di daerah, kami juga berharap kepada Gubernur dan Wakil bisa memperhatikan ketikdakadilan ini, sehingga pada APBD tahun 2024 bisa mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kalbar," tuturnya.Zean Novrian, Korwil BEM SI Kalbar menjelaskan bahwa diskusi ini untuk merupakan upaya dari mahasiswa untuk tidak hanya berteriak tentang Pancasila, namun lebih mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.Diskusi ini juga merupakan bentuk perjuangan aspirasi pihaknya dari mahasiswa yang memperjuangan keadilan bagi seluruh masyarakat Kalbar.Karena dinilainya saat ini Sila ke Lima dari Pancasila yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia masih belum terpenuhi.Hal tersebut dapat dilihat dari infrastruktur yang belum terbangun merata, SDM yang masih tertinggal, hingga masih banyak desa di Kalbar belum merasakan listrik."Ini suatu bentuk yang tidak adil bagi masyarakat, dan kamu dari mahasiswa akan terus mendorong agar masyarakat Kalbar dapat mendapat keadilan dan kesejahteraan," paparnya. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar