Bulan Januari Hingga Bulan Mei 2024 Penegakan Hukum Keimigrasian Naik 94,4%

JAKARTA, KP - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencatatkan kenaikan jumlah

penegakan hukum keimigrasian. Dalam kurun waktu Januari s.d. Mei 2024, jajaran

imigrasi di seluruh Indonesia telah memberlakukan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap 1.761 WNA atau rata-rata sebanyak 352 orang asing dikenakan TAK

setiap bulannya. Jumlah ini meningkat 94,4% dibandingkan rata-rata jumlah TAK tahun

sebelumnya, yakni sekitar 181 TAK per bulan atau sebanyak 2.174 deportasi sepanjang

tahun 2023.

“Imigrasi harus balance. Di satu sisi kita upayakan bagaimana tusi [tugas-fungsi]

fasilitator pembangunan ekonominya jalan dengan banyak mendatangkan orang asing

berkualitas, di sisi lain kita tetap waspada. Tidak boleh lengah. Kita giatkan operasi,

turun pengawasan. Baik itu pengawasan darat ataupun laut. Di bandara maupun

pelabuhan,” jelas Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim pada Kamis (13/6/2024).

Hingga Mei 2024, Imigrasi juga telah melakukan 52 penyidikan tindak pidana

keimigrasian terhadap orang asing yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil

(PPNS) kemigrasian. Sementara itu, pada periode yang sama Imigrasi juga telah

melakukan penangkalan atau pelarangan masuk terhadap 3.626 orang asing.

Di sisi lain, dinamika geopolitik negara-negara di dunia yang saat ini tengah

berlangsung juga berdampak secara tidak langsung terhadap keamanan di Indonesia

dengan tingginya lalu lintas orang asing. Hal ini menjadi fokus imigrasi dalam

pengawasan orang asing.

Awal Mei lalu, Imigrasi melakukan operasi pengawasan orang asing “Jagratara” yang

menjaring 914 orang asing untuk diperiksa. Operasi tersebut menjadi bentuk kewaspadaan imigrasi terhadap potensi pelanggaran yang ditimbulkan dari aktivitas

orang asing di seluruh Indonesia.

“Mei lalu kami lakukan operasi Jagratara. Ke depannya sudah saya serukan untuk

menggiatkan operasi serupa, baik dalam skala lokal seperti Bali Becik maupun skala

nasional. Ini untuk membantu menjaga stabilitas keamanan nasional, memberikan efek

cegah agar tidak terjadi pelanggaran, serta menjaga kepercayaan publik terhadap

imigrasi”, tutur Silmy.

Lebih lanjut Silmy menambahkan “Kita harus sigap dan waspada. Jangan sampai

kebijakan yang seharusnya mendatangkan manfaat untuk Indonesia malah

kontraproduktif bagi negara,” tutup Silmy.(*/Red)