PONTIANAK, KP - Kondisi Perekonomian Domestik Kalimantan Barat Hingga Juni 2024. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp4.314,03 miliar (33,46% dari target) dan belanja APBN sebesar Rp11.784,25 miliar (36,90% dari pagu) dan defisit regional sebesar Rp7.470,21 miliar.
Hingga bulan Juni 2024 tingkat inflasi di Kalimantan Barat terus terjaga pada rentang target inflasi nasional. Tingkat inflasi di Kalimantan Barat sebesar 2,84% (year on year) dengan tingkat inflasi tertinggi berada di Kabupaten Ketapang yaitu sebesar 3,37% dan tingkat inflasi terendah berada di Kota Singkawang yaitu sebesar 2,09%. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat masing masing berada pada angka 150,29 dan 99,85.
Kinerja APBN Regional Kalimantan Barat Mampu Terjaga Baik. Realisasi pendapatan APBN berada di Rp4.314,03 miliar dengan sumber pendapatan masih didominasi oleh pajak penghasilan. Penerimaan perpajakan mengalami kontraksi dipengaruhi oleh restitusi tahun 2024 yang telah mencapai Rp608 miliar meningkat dibanding tahun 2023 sebesar Rp150 miliar. Selain itu seluruh pos perpajakan mengalami kontraksi kecuali pada PBB, Cukai, Pajak Lainnya dan Bea Masuk. Pos PNBP mengalami pertumbuhan positif 2,07% dengan rincian pos PNBP Lainnya mengalami kontraksi sedalam 8,31% dan pos
Pendapatan BLU mengalami pertumbuhan positif 20,66%. Realisasi Belanja APBN adalah sebesar Rp11.784,25 miliar atau sebesar 36,90% dari total pagu anggaran, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp3.876,11 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp7.908,13 miliar. Pelaksanaan Belanja APBN lingkup Provinsi Kalimantan Barat telah terealisasi hingga lebih dari 40% dengan realisasi tertinggi terhadap pagu anggaran terdapat pada Kabupaten Melawi sebesar Rp507,30 miliar (45,81%).
Pembaharuan Kebijakan Penyaluran TKD untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp7.908,13 miliar atau 38,24% dari pagu. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, Insentif Fiskal, dan DAK Fisik terealisasi masing-masing sebesar Rp5.397,64 miliar, Rp1.172,48 miliar, 323,39 miliar, Rp1.001,99 miliar, dan Rp10,57 miliar, dan Rp2,06 miliar.
Penyaluran Dana Desa tahun 2024 dilaksanakan dengan memperhatikan earmark khusus untuk stunting, ketahanan pangan, dan kemiskinan. Untuk Dana Desa earmarked, BLT desa dialokasikan maksimal 25%, ketahanan pangan hewani minimal 20%, dan /atau penurunan stunting. Terdapat pembaharuan peraturan penyaluran dimana alokasi insentif desa yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dan dalam hal BLT desa tidak dibayarkan karena adanya penurunan jumlah KPM, Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas desa lainnya.
Selanjutnya Penyaluran DAK Fisik hingga saat ini masih pada pelaksanaan lelang dan mengacu pada Perpres nomor 57 tahun 2024. Sementara penyaluran DAK Nonfisik meliputi Dana BOS sebesar Rp634,16 miliar untuk 6.528 sekolah, Dana BOP PAUD sebesar Rp29,63 miliar untuk 2.969 sekolah, dan Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp11,19 miliar untuk 152 sekolah.
Penyaluran KUR dan UMi di Kalimantan Barat Terus Mengalami Peningkatan Sampai dengan Mei 2024, penyaluran KUR di Kalimantan Barat mencapai Rp1.881,32 miliar untuk 26.238 Debitur, mengalami peningkatan sekitar Rp523,01 miliar dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (2023) yaitu Rp1.358,31miliar.
Penyaluran KUR terbesar sampai dengan periode ini masih terdapat di Kota Pontianak dengan penyaluran sebesar Rp248,49miliar untuk 2.761 debitur dan diikuti oleh Kabupaten Kubu Raya dengan penyaluran sebesar Rp238,34miliar untuk 3.407 debitur.
Seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan dalam penyaluran KUR, termasuk Kabupaten Kayong Utara meskipun hingga periode Mei 2024 penyaluran KUR pada Kabupaten Kayong Utara masih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya.
“Peran pemerintah daerah dibutuhkan dalam penginputan data calon debitur potensial pada aplikasi SIKP dan pendataan koperasi potensial yang dapat diusulkan menjadi koperasi penyalur UMi sehingga penyaluran UMi di Kalimantan Barat semakin optimal” jelas Ade Indrawan Ali Rifai Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat
Jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sampai dengan Mei 2024 mencapai 7.080 Debitur dengan total penyaluran sebesar Rp30,61 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp15,66 miliar jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (2023) dengan jumlah penyaluran Rp14,95 miliar.
Sampai dengan Mei 2024, Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah dengan penyaluran UMi terbesar di Kalimantan Barat dengan penyaluran sebesar Rp4,59 miliar untuk 1.046 debitur dan diikuti oleh Kota Pontianak dengan penyaluran sebesar Rp3,70 miliar untuk 841 debitur.
Kabupaten Landak dan Kabupaten Kayong Utara menjadi wilayah dengan tingkat penyaluran UMi paling rendah dibandingkan dengan daerah lainnya, keduanya menyalurkan senilai Rp0,06 Miliar untuk sejumlah 6 orang debitur. Kabupaten Landak mengalami peningkatan dalam penyalurannya dibandingkan dengan bulan sebelumnya sedangkan Kabupaten Kayong Utara masih tetap sama (stagnan) dari bulan Maret 2024 tidak mengalami peningkatan dalam penyaluran UMi.(*/Red)
Hingga bulan Juni 2024 tingkat inflasi di Kalimantan Barat terus terjaga pada rentang target inflasi nasional. Tingkat inflasi di Kalimantan Barat sebesar 2,84% (year on year) dengan tingkat inflasi tertinggi berada di Kabupaten Ketapang yaitu sebesar 3,37% dan tingkat inflasi terendah berada di Kota Singkawang yaitu sebesar 2,09%. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat masing masing berada pada angka 150,29 dan 99,85.
Kinerja APBN Regional Kalimantan Barat Mampu Terjaga Baik. Realisasi pendapatan APBN berada di Rp4.314,03 miliar dengan sumber pendapatan masih didominasi oleh pajak penghasilan. Penerimaan perpajakan mengalami kontraksi dipengaruhi oleh restitusi tahun 2024 yang telah mencapai Rp608 miliar meningkat dibanding tahun 2023 sebesar Rp150 miliar. Selain itu seluruh pos perpajakan mengalami kontraksi kecuali pada PBB, Cukai, Pajak Lainnya dan Bea Masuk. Pos PNBP mengalami pertumbuhan positif 2,07% dengan rincian pos PNBP Lainnya mengalami kontraksi sedalam 8,31% dan pos
Pendapatan BLU mengalami pertumbuhan positif 20,66%. Realisasi Belanja APBN adalah sebesar Rp11.784,25 miliar atau sebesar 36,90% dari total pagu anggaran, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp3.876,11 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp7.908,13 miliar. Pelaksanaan Belanja APBN lingkup Provinsi Kalimantan Barat telah terealisasi hingga lebih dari 40% dengan realisasi tertinggi terhadap pagu anggaran terdapat pada Kabupaten Melawi sebesar Rp507,30 miliar (45,81%).
Pembaharuan Kebijakan Penyaluran TKD untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp7.908,13 miliar atau 38,24% dari pagu. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, Insentif Fiskal, dan DAK Fisik terealisasi masing-masing sebesar Rp5.397,64 miliar, Rp1.172,48 miliar, 323,39 miliar, Rp1.001,99 miliar, dan Rp10,57 miliar, dan Rp2,06 miliar.
Penyaluran Dana Desa tahun 2024 dilaksanakan dengan memperhatikan earmark khusus untuk stunting, ketahanan pangan, dan kemiskinan. Untuk Dana Desa earmarked, BLT desa dialokasikan maksimal 25%, ketahanan pangan hewani minimal 20%, dan /atau penurunan stunting. Terdapat pembaharuan peraturan penyaluran dimana alokasi insentif desa yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dan dalam hal BLT desa tidak dibayarkan karena adanya penurunan jumlah KPM, Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas desa lainnya.
Selanjutnya Penyaluran DAK Fisik hingga saat ini masih pada pelaksanaan lelang dan mengacu pada Perpres nomor 57 tahun 2024. Sementara penyaluran DAK Nonfisik meliputi Dana BOS sebesar Rp634,16 miliar untuk 6.528 sekolah, Dana BOP PAUD sebesar Rp29,63 miliar untuk 2.969 sekolah, dan Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp11,19 miliar untuk 152 sekolah.
Penyaluran KUR dan UMi di Kalimantan Barat Terus Mengalami Peningkatan Sampai dengan Mei 2024, penyaluran KUR di Kalimantan Barat mencapai Rp1.881,32 miliar untuk 26.238 Debitur, mengalami peningkatan sekitar Rp523,01 miliar dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (2023) yaitu Rp1.358,31miliar.
Penyaluran KUR terbesar sampai dengan periode ini masih terdapat di Kota Pontianak dengan penyaluran sebesar Rp248,49miliar untuk 2.761 debitur dan diikuti oleh Kabupaten Kubu Raya dengan penyaluran sebesar Rp238,34miliar untuk 3.407 debitur.
Seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan dalam penyaluran KUR, termasuk Kabupaten Kayong Utara meskipun hingga periode Mei 2024 penyaluran KUR pada Kabupaten Kayong Utara masih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya.
“Peran pemerintah daerah dibutuhkan dalam penginputan data calon debitur potensial pada aplikasi SIKP dan pendataan koperasi potensial yang dapat diusulkan menjadi koperasi penyalur UMi sehingga penyaluran UMi di Kalimantan Barat semakin optimal” jelas Ade Indrawan Ali Rifai Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat
Jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sampai dengan Mei 2024 mencapai 7.080 Debitur dengan total penyaluran sebesar Rp30,61 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp15,66 miliar jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (2023) dengan jumlah penyaluran Rp14,95 miliar.
Sampai dengan Mei 2024, Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah dengan penyaluran UMi terbesar di Kalimantan Barat dengan penyaluran sebesar Rp4,59 miliar untuk 1.046 debitur dan diikuti oleh Kota Pontianak dengan penyaluran sebesar Rp3,70 miliar untuk 841 debitur.
Kabupaten Landak dan Kabupaten Kayong Utara menjadi wilayah dengan tingkat penyaluran UMi paling rendah dibandingkan dengan daerah lainnya, keduanya menyalurkan senilai Rp0,06 Miliar untuk sejumlah 6 orang debitur. Kabupaten Landak mengalami peningkatan dalam penyalurannya dibandingkan dengan bulan sebelumnya sedangkan Kabupaten Kayong Utara masih tetap sama (stagnan) dari bulan Maret 2024 tidak mengalami peningkatan dalam penyaluran UMi.(*/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar