PONTIANAK, KP - Kondisi Perekonomian Regional Kalimantan Barat Hingga Juli 2024, Pendapatan negara tercatat sebesar Rp5.332,50 miliar (41,36%) dari target dan belanja APBN sebesar Rp14.595,89 miliar (45,71%) dari pagu dan defisit regional sebesar Rp9.263,38 miliar.
Hingga bulan Juli 2024 tingkat inflasi di Kalimantan Barat sebesar 2,28% (year on year) membaik dari bulan lalu yang sebesar 2,84% (year on year). Tingkat inflasi tertinggi berada di
Kabupaten Ketapang yaitu sebesar 2,99% dan tingkat inflasi terendah berada di Kota Singkawang yaitu sebesar 1,51%. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)
tercatat masing masing berada pada angka 151,09 dan 99,56.
Kinerja APBN Regional Kalimantan Barat Mampu Terjaga Baik, Realisasi pendapatan APBN berada di Rp5.332,50 miliar dengan sumber pendapatan masih didominasi oleh pajak penghasilan. Penerimaan perpajakan mengalami kontraksi dipengaruhi oleh restitusi pajak yang telah mencapai Rp650 miliar dan terdapat beberapa WP besar yang memindahkan kantornya dari wilayah Kalimantan Barat.
Realisasi Belanja APBN adalah sebesar Rp14.595,89 miliar atau sebesar 45,71% dari total
pagu anggaran, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp4.911,81 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp9.684,07 miliar. Presentase realisasi belanja APBN tertinggi terdapat pada Kabupaten Melawi sebesar yakni 57,88%.
Kinerja Penyaluran TKD di Kalimantan Barat, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp9.684,08 miliar atau 47,49% dari pagu yang terbagi atas penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, DID, dan DAK Fisik terealisasi masing-masing sebesar Rp6.469,04 miliar, Rp1.568,34 miliar, 356,79 miliar, Rp1.152,04 miliar, Rp38,06 miliar, dan Rp99,81 miliar.
Selanjutnya secara nominal penyaluran TKD tertinggi terdapat pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp1.306,32 miliar dan terendah pada Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp324,58 miliar. Sedangkan secara persentase salur dari total alokasi TKD tertinggi
adalah Kabupaten Landak dan Melawi (58,49%) dan terendah adalah Provinsi Kalimantan Barat (43,16%).
Penyaluran KUR dan UMi di Kalimantan Barat Terus Mengalami Peningkatan, Sampai dengan Juni 2024, penyaluran KUR di Kalimantan Barat mencapai Rp2,30 triliun untuk 31.621 Debitur, mengalami peningkatan sekitar Rp548,05 miliar dibandingkan dengan periode
yang sama pada tahun sebelumnya.
Penyaluran KUR terbesar sampai dengan periode ini masih terdapat di Kota Pontianak dengan penyaluran sebesar Rp294,44 miliar untuk 3.210 debitur dan diikuti oleh Kabupaten Kubu Raya dengan penyaluran sebesar Rp286,06miliar untuk 3.971 debitur.
Seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan dalam penyaluran KUR, termasuk Kabupaten Kayong Utara meskipun hingga periode Juni 2024 penyaluran KUR pada Kabupaten Kayong Utara masih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya.
Jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sampai dengan Juni 2024 mencapai 7.130, Debitur dengan total penyaluran sebesar Rp31,10 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp15,33 miliar jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (2023) dengan jumlah penyaluran Rp15,80 miliar.
Sampai dengan Juni 2024, Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah dengan penyaluran UMi terbesar di Kalimantan Barat dengan penyaluran sebesar Rp4,61 miliar untuk 1.048 debitur, meningkat sejumlah dua debitur dibandingkan bulan sebelumnya. Penyaluran terbesar diikuti oleh Kota Pontianak dengan penyaluran sebesar Rp3,87miliar untuk 854 debitur Kabupaten Landak dan Kabupaten Kayong Utara menjadi wilayah dengan tingkat penyaluran UMi paling rendah yaitu Rp0,51 miliar untuk Kabupaten Landak dan Rp0,06 miliar untuk Kabupaten Kayong Utara. Kabupaten Kayong Utara tidak mengalami peningkatan penyaluran UMi dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Peran pemerintah daerah dalam penginputan data calon debitur potensial pada aplikasi SIKP yang dapat mendorong efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran KUR menjadi hal yang masih harus ditingkatkan. Pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan Bank Penyalur dan Kantor Vertikal DJPb dalam menyosialisasikan Kredit Program bagi pelaku UMKM sehingga manfaat Kredit Program dapat makin luas dirasakan.(*/Red)
