Post Top Ad

Kombis

Nasional

Post Top Ad

DjpbKalbarPontianak

Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat Jadi Juara Umum Penghargaan Satker Dari Kanwil DJPb Kalbar

PONTIANAK, KP - Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat menggelar acara penyerahan penghargaan bagi Satuan Kerja (satker) Kementerian/Lembaga yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pelaksanaan anggaran Semester I Tahun 2024. Acara yang diadakan secara hybrid di Aula Kanwil DJPb di Pontianak ini dihadiri oleh pimpinan instansi vertikal yang menerima piagam penghargaan secara langsung.


Penyerahan penghargaan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada satker atas kinerja mereka dalam pengelolaan anggaran, serta mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran di tahun 2024. Melalui penghargaan ini, diharapkan satker dapat terus berinovasi dan meningkatkan kinerja demi pencapaian tujuan bersama.

Pemberian penghargaan kepada Satuan Kerja Berkinerja Terbaik Dalam Implementasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Periode Semester I TA 2024 tersebut dikelompokkan dalam 9 (Sembilan) klaster range pagu belanja dengan rincian sebagai berikut:

a. Kategori Pagu >100 M

  • Lanud Supadio (Nilai IKPA 100)
  • Satbrimob Polda Kalbar (Nilai IKPA 99,94)
  • Makodam XII/TPR (Nilai IKPA 95,47)

b. Kategori Pagu >50 M s.d. 100 M

  • Polres Kapuas Hulu (Nilai IKPA 100)
  • Polres Ketapang (Nilai IKPA 100)
  • Polres Pontianak (Nilai IKPA 99,56)

c. Kategori Pagu >25 M s.d. 50 M

  • IPDN Kampus Kalimantan Barat (Nilai IKPA 100)
  • Polres Kayong Utara (Nilai IKPA 100)
  • Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang (Nilai IKPA 100)

d. Kategori Pagu >15 M s.d. 25 M

  • BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (Nilai IKPA 100)
  • Pengadilan Agama Sungai Raya (Nilai IKPA 100)
  • Ditpamobvit Polda Kalimantan Barat (Nilai IKPA 99,98)

e. Kategori Pagu >10 M s.d. 15 M

  • Lembaga Pemasyarakatan Ketapang (Nilai IKPA 100)
  • Lembaga Pemasyarakatan Singkawang (Nilai IKPA 100)
  • Pengadilan Tinggi Agama Pontianak (Nilai IKPA 100)
f. Kategori Pagu >5 M s.d. 10 M

  • Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau (Nilai IKPA 100)
  • Balai Pemasyarakatan Pontianak (Nilai IKPA 100)
  • Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Pontianak (Nilai IKPA 100)

g. Kategori pagu 2,5 M s.d. 5 M

  • Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Entikong (Nilai IKPA 100)
  • Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang (Nilai IKPA 100)
  • Pengadilan Negeri Sambas (Nilai IKPA 100)
h. Kategori Pagu 500 Juta s.d. 2,5 M

  • Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Singkawang (Nilai IKPA 100)
  • Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau (Nilai IKPA 100)
  • Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sekadau Kab. Sekadau (Nilai IKPA 100)

i. Kategori Pagu <500 Juta

  • Madrasah Aliyah Negeri Kayong Utara (Nilai Ikpa 100)
  • Pengadilan Agama Ketapang (Nilai IKPA 100)  
  • Pengadilan Agama Pontianak (Nilai IKPA 100)

Berdasarkan hasil penilaian pada Semester I Tahun 2024, predikat Juara Umum dalam kinerja pelaksanaan anggaran diraih oleh Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat.

Selain kategori kinerja pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja, disampaikan juga penghargaan kepada Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) dengan IKPA Terbaik Semester I Tahun 2024 kepada:
  • Rumkit TK.II Kartika Husada Kesdam XII/TPR (Nilai IKPA 100)
  • Politeknik Negeri Pontianak (Nilai IKPA 94,9)
  • Rumkit Bhayangkara Pontianak (Nilai IKPA 87,14)

Serta penyerahan penghargaan kepada Satuan Kerja Terbaik Dalam Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Periode Semester I Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:
  • Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
  • Balai Pengelola Transportasi Darat Kalimantan Barat
  • adan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat

Penyerahan penghargaan atas implementasi IKPA, BLU, dan penggunaan KKP tersebut merupakan hasil kinerja dari pelaksanaan anggaran di Semester I Tahun Anggaran 2024 atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 dengan tema “Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” sebagai instrumen menjaga stabilitas sosial ekonomi dan mendukung program prioritas nasional meskipun di tengah dinamika perekonomian global.

(*/Red)

Baca Juga

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad